Did you mean: jurnal hukum islam?
Results 1 - 25 of 108 for Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Sorted by  Relevance | Date

Refine by:

Loading Facets...
Related Searches
Loading Tags...
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Academic Journal Academic Journal | 01/01/2018 Please log in to see more details
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
01/01/2018

Subject terms:

islamic family law - gender - personal law - islamic inheritance law - Islamic law - KBP1-4860 - Islam - BP1-253

Content provider:

BASE

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Academic Journal Academic Journal | 04/01/2018 Please log in to see more details
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
04/01/2018

Subject terms:

islamic family law - gender - personal law - islamic inheritance law - Islamic law - KBP1-4860 - Islam - BP1-253

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
E-JOURNAL |
Available online
close

Available Online

UFH users link to DOAJ
NMU users link to DOAJ
Rhodes users link to DOAJ
WSU Patrons link to DOAJ

Additional actions:

PANDANGAN MAHASISWA JURUSAN AL -AHWAL ASY -SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA...
Siti Khoridah
Academic Journal Academic Journal | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 8, Iss 1, Pp 97-109 (2015) Please log in to see more details
Marriage is a sacred thing that its legality is determined by religion. Related with t... more
PANDANGAN MAHASISWA JURUSAN AL -AHWAL ASY -SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA...
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 8, Iss 1, Pp 97-109 (2015)
Marriage is a sacred thing that its legality is determined by religion. Related with the legality of the marriage, especially marriage of different religions, may arise and continue to occur as a result of social interaction between all Indonesian citizens who have a variety of religions. Nowadays many contemporary problem in islamic family law which need response fast. Scholarly argues that interfaith marriage is legitimate if it is done by a Muslim man with a non-Muslimah, so, in KHI and the Act No. 1 of 1974, the interfaith marriage is disagreed, althought there give the permissibility of interfaith marriage with the release of the jurisprudence of the Supreme Court No. 1400/K/Pdt/1986 dated January 20, 1989. The legal dualism still requires a definitive answer which then becomes the responsibility of the scholars of Islamic family law. [Perkawinan merupakan hal sakral yang keabsahannya ditentukan oleh agama. Terkait dengan keabsahan perkawinan, khususnya kawin beda agama, mungkin akan timbul dan terus terjadi sebagai akibat dari interaksi sosial di antara seluruh warga Indonesia yang memiliki beragam agama. Dewasa ini banyak masalah-masalah kontemporer dalam hukum keluarga yang membutuhkan jawaban segera. Jumhur ulama berpendapat bahwa perkawinan beda agama sah jika dilakukan oleh laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, selain itu tidak boleh (haram), demikian dalam KHI dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak disetujui, meskipun ada celah untuk diperbolehkannya perkawinan beda agama dengan dikeluarkannya yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989. Dualisme hukum tersebut membutuhkan jawaban pasti yang selanjutnya menjadi tanggung jawab para sarjana hukum keluarga Islam.]

Subject terms:

Perkawinan beda agama, Fikih, Undang-Undang No. 1 tahun 1974, KHI - Islamic law - KBP1-4860 - Islam - BP1-253

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

KONTRIBUSI PEMIKIRAN QASIM AMIN DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
Syaiful Bahri
Academic Journal Academic Journal | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 6, Iss 1, Pp 15-28 (2016) Please log in to see more details
This paper attempts to discuss two things. First, the history of family law reform in ... more
KONTRIBUSI PEMIKIRAN QASIM AMIN DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 6, Iss 1, Pp 15-28 (2016)
This paper attempts to discuss two things. First, the history of family law reform in the Muslim world. Second, Qasim Amin thoughtful contributions to the process of family law reform happening in the Muslim world. The process of family law reform in the Muslim world is not born out naturally. The reform was born due to the fact that the conventional family law is not in accordance with the challenges of the times. The fundamental purpose of Islamic family law reform is to raise the status of women. Even so, the contribution of Qasim Amin in the process of family law reform happening in the Muslim world can be traced from his idea of social reform project (al-Is}la>h} al-ijtima>i). For Amin, the process of social reform would only be successful if there is a family law has been updated and brought in line with the demands of the times. The ideas of family law reform, primarily on three crucial themes, marriage, polygamy, and divorce, have been said in Amin’s first work, Tah}ri>r al-mar’ah (1899). [Tulisan ini mencoba mendiskusikan dua hal. Pertama, sejarah pembaruan hukum keluarga di dunia Muslim. Kedua, kontribusi pemikiran Qasim Amin terhadap proses pembaruan hukum keluarga yang terjadi di dunia Muslim. Proses pembaruan hukum keluarga di dunia Muslim tidak lahir dari ruang kosong. Pembaruan tersebut lahir atas adanya kenyataan bahwa hukum keluarga konvensional sudah tidak sesuai dengan tantangan zaman. Sedang tujuan fundamental dari pembaruan hukum keluarga Islam adalah untuk mengangkat status perempuan. Pun demikian, kontribusi Qasim Amin dalam proses pembaruan hukum keluarga yang terjadi di dunia Muslim bisa dilacak dari proyek reformasi sosial (al-Is}la>h} al-Ijtima>’i) yang beliau gagas. Bagi Amin, proses reformasi sosial hanya akan berhasil jika hukum keluarga yang ada sudah diperbarui dan diselaraskan dengan tuntutan zaman. Ide-ide pembaruan dalam hukum keluarga, utamanya terhadap tiga tema krusial, perkawinan, poligami, dan perceraian, sudah Amin cetuskan dalam karya pertamanya, Tah}ri>r al-Mar‘ah (1899).]

Subject terms:

pembaruan, hukum keluarga, reformasi sosial (al-Is}la>h} al-Ijtima>‘i) - Islamic law - KBP1-4860 - Islam - BP1-253

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

Berpikir Rasional-Ilmiah dan Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam Studi Hukum Keluarga Islam
Khoiruddin Nasution
Academic Journal Academic Journal | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 10, Iss 1, Pp 13-22 (2017) Please log in to see more details
This short article tries to explain how important it is to think rationally and scient... more
Berpikir Rasional-Ilmiah dan Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam Studi Hukum Keluarga Islam
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 10, Iss 1, Pp 13-22 (2017)
This short article tries to explain how important it is to think rationally and scientifically, place the position of approachment in the Study of Islamic Family Law, also describe the use of Interdisciplinary and multidisciplinary approach to understand and practice the Islamic Family Law. In conclusion, there are three conclutions. First, students need to get used to think, write, speak and act rationallly and scientifically. The process can be carried out by integrating with the entire subjecy. Second, needs a good and comprehensive understanding of approachment positions in the study of Islamic Family Law, both in relation to habituation of thinking, writing, speaking and acting rational and scientific as well as in effort to integrate and interconnect Islam and science. Third, it is necessary to habituate using an interdisciplinary and multidisciplinary approach to understand and observe all matters that related to the Islamic Family Law. [Tulisan singkat ini mencoba menjelaskan bagaimana pentingnya berpikir rasional dan ilmiah, meletakkan dimana posisi pendekatan dalam Studi Hukum Keluarga Islam, sekaligus menggambarkan penggunaan Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam memahami dan mengamalkan Hukum Keluarga Islam. Kesimpulannya ada tiga. Pertama, mahasiswa perlu dibiasakan berpikir, menulis, berbicara dan bentindak rasional dan ilmiah. Proses pembiasaannya dapat dilakukan secara terintegrasi dengan seluruh mata kuliah. Kedua, perlu pemahaman yang baik dan konprehensif bagaimana posisi pendekatan dalam studi Hukum Keluarga Islam, baik dalam kaitannya dengan pembiasaan berpikir, menulis, berbicara dan bentindak rasional dan ilmiah maupun dalam upaya integrasi dan/atau interkoneksi keilmuan. Ketiga, perlu pembiasaan menggunakan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam memahami dan mengamalkan segala persoalan yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam.]

Subject terms:

Pendekatan Inter-Mulitidisipliner, Hukum Keluagra Islam - Islamic law - KBP1-4860 - Islam - BP1-253

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA BERPENDUDUK MINORITAS MUSLIM (Studi Hukum Keluarga di Inggris)
Khafid Abadi
Academic Journal Academic Journal | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 6, Iss 2, Pp 145-156 (2016) Please log in to see more details
Among Muslims, there is no denying the existence of Islamic law with the character of ... more
HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA BERPENDUDUK MINORITAS MUSLIM (Studi Hukum Keluarga di Inggris)
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 6, Iss 2, Pp 145-156 (2016)
Among Muslims, there is no denying the existence of Islamic law with the character of universality existence. This is supported by the passages of the Qur’an al-Anbiya> ‘ (21) 107. Universality enforceability of Islamic law necessitates submission of all followers of Islam on the teachings of Islam, wherever and whenever they are in, and also necessitates the existence of universal values embodied in the laws of branches that may differ from one place and other places. That’s why Muslims in Islamic countries and countries relative Muslim majority found no obstacles in relation to the application of Islamic law in their daily lives. Reality in the Islamic law is different if grown among the Muslims who are a minority in a secular country, namely the state with the government system separating religion as a matter private. In this paper will be discussed how a position and application of Islamic family law in the country with a minority Muslim population, especially those in England. [Di kalangan umat Islam, tidak ada yang memungkiri eksistensi hukum Islam dengan karakter universalitas keberlakuannya. Hal ini didukung oleh nas} al-Qur’an surat al-Anbiya>’ (21) ayat 107. Universilitas keberlakuan hukum Islam meniscayakan ketundukan semua pemeluk Islam pada ajaranajaran Islam, dimanapun dan kapan pun mereka berada, dan juga meniscayakan adanya nilai-nilai universal yang terkandung di dalam hukum-hukum cabang yang mungkin berbeda antara satu tempat dan tempat lainnya. Karena itulah umat Islam di negara-negara Islam dan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam relatif tidak menemukan kendala dalam hubungannya dengan aplikasi hukum Islam dalam kehidupan keseharian mereka. Kenyataan di atas tentu berbeda jika hukum Islam berkembang di kalangan muslim yang merupakan minoritas di negara sekuler, yaitu negara dengan sistem pemerintahan yang memisahkan agama sebagai masalah privat. Tulisan ini akan membahas bagaimana posisi dan aplikasi hukum keluarga Islam di negara dengan penduduk Islam minoritas, khususnya di Inggris.]

Subject terms:

hukum keluarga, penduduk, minoritas - Islamic law - KBP1-4860 - Islam - BP1-253

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

ANALISIS MAQÂṢID ASY-SYARÎ’AH TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
Muhammad Ubayyu Rikza;Siti Djazimah
Academic Journal Academic Journal | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 10, Iss 1, Pp 37-48 (2017) Please log in to see more details
The Constitutional Court made a revolutionary decision through the decision of Constit... more
ANALISIS MAQÂṢID ASY-SYARÎ’AH TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 10, Iss 1, Pp 37-48 (2017)
The Constitutional Court made a revolutionary decision through the decision of Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 about the status of children outside of marriage. The decision stated that childrens born outside of marriage not only had a civil relationship with their mother and mother's family but also had a civil relationship with their biological father. Its implicates that children outside of marriage have the same rights with legal children, such as earning a living, inheritance and equality before the law. Seen from the concept of maqâṣid asy-syarî'ah, the decision does not violate the Islamic law, otherwhise it is in the line with the principles of maqâṣid asy-syarî'ah especially the principles of ḥifẓ an-nasl and ḥifẓ an-nafs. [Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan revolusioner dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan. Putusan tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya dan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Implikasinya adalah anak di luar perkawinan mendapat hak sama dengan anak sah, mendapatkan nafkah, waris dan persamaan di hadapan hukum. Dilihat dari konsep maqâṣid asy-syarî’ah, putusan tersebut tidak melanggar hukum Islam, sebaliknya, ia sejalan dengan prinsip-prinsip maqâṣid asy-syarî’ah terutama prinsip ḥifẓ an-nasl dan ḥifẓ an-nafs.]

Subject terms:

Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak di luar perkawinan - Islamic law - KBP1-4860 - Islam - BP1-253

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM (KRITIK TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA)
Danu Aris Setiyanto
Academic Journal Academic Journal | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 10, Iss 1, Pp 49-60 (2017) Please log in to see more details
This paper will focus on polygamy with a philosophical approach to Islamic law and dir... more
POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM (KRITIK TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA)
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 10, Iss 1, Pp 49-60 (2017)
This paper will focus on polygamy with a philosophical approach to Islamic law and directly associated with the marriage law in Indonesia. Polygamy is an issue in family law of Islam in the discussion of fiqih both classic and contemporary. Even polygamy is a discussion that is always debated theologically and anthropocentrically. In the positive law in Indonesia, polygamy is allowed with certain conditions which are strict and in it famous with the principle of monogamy. The main requirement of polygamy both in fiqih and in Act No. 1 of 1974 on Marriage is fair, both physically and spiritually. Polygamy is a right that can only be owned by the husband and not owned by the wife. In the philosophy of Islamic law, polygamy is certainly not due only to the satisfaction of mere biological. But more than that, polygamy is interpreted as a solution to resolve a number of social issues such as the poor orphans, protection of the poor widow, and others. Polygamy in philosophy also has the meaning of protection, to avoid lewdness, and justice for feminists. However, in practice in Indonesia, philosophy of polygamy in the Marriage Law considered by some of parties, can not be realized effectively. This is due to the absence of strict sanctions, weak administration, and the lack of public awareness in obeying the rules of religion and the Marriage Law in Indonesia. [Tulisan ini akan difokuskan tentang poligami dengan pendekatan filosofis hukum Islam dan dikaitkan langsung dengan hukum perkawinan di Indonesia. Poligami merupakan isu dalam hukum keluarga Islam baik dalam pembahasan fikih klasik maupun fikih kontemporer. Bahkan poligami adalah pembahasan yang selalu diperdebatkan secara teologis maupun antroposentris. Dalam hukum positif di Indonesia, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang ketat dan di dalamnya terkenal dengan asas monogami. Syarat utama poligami baik dalam fikih maupun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah adil, baik secara lahir maupun secara batin. Poligami merupakan hak yang hanya dimiliki oleh suami dan tidak dimiliki oleh istri. Secara filosofi hukum Islam, poligami tentu saja bukan karena hanya untuk kepuasan biologis semata. Namun lebih dari itu, poligami dimaknai sebagai solusi untuk menyelesaikan sejumlah persoalan sosial seperti adanya anak yatim yang kurang mampu, perlindungan janda yang lemah dan lain-lain. Poligami secara filosofi juga memiliki makna perlindungan, menghindari perbuatan keji, dan keadilan bagi kaum feminis. Namun dalam praktinya di Indonesia, makna filosofi poligami dalam UU Perkawinan dianggap sejumlah pihak tidak dapat diwujudkan efektif. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sanksi yang tegas, lemahnya administrasi, dan lemahnya kesadaran masyarakat dalam menaati aturan agama dan UU Perkawinan di Indonesia.]

Subject terms:

Hukum Keluarga Islam - Islamic law - KBP1-4860 - Islam - BP1-253

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

KENISCAYAAN PENGGUNAAN ANALISIS GENDER DALAM STUDI AL-AHWĀL ASY-SYAKHSIYYAH
Bani Syarif Maula
Academic Journal Academic Journal | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 4, Iss 1, Pp 1-20 (2016) Please log in to see more details
Al-Ah}wāl asy-Syakhs}iyyah is one of the Islamic studies that seems containing many le... more
KENISCAYAAN PENGGUNAAN ANALISIS GENDER DALAM STUDI AL-AHWĀL ASY-SYAKHSIYYAH
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 4, Iss 1, Pp 1-20 (2016)
Al-Ah}wāl asy-Syakhs}iyyah is one of the Islamic studies that seems containing many legal rules opposed to the concept of modern society. Therefore, the study of al-Ah}wāl asy-Syakhs}iyyah on the perspective of gender analysis is needed to answer the problems of Muslim society in facing democratization in which discourses on human rights and gender equality become its main issues. One of the efforts to reform the rules of al-Ah}wāl asy-Syakhs}iyyah is by understanding the asy-Sya>t}ibi>'s concept on ibadah and muamalah. According asy-Sya>t}ibi>, ibadah is pure God's rules, whose purpose can not be captured by the power of human reasoning, so that the provisions of ibadah have to be practiced as is stated in the Quran textually. In contrast, muamalat is rules on human relations where human become center, its purpose can be captured by reasoning, and muamalat provisons on the Quran should be understood by their perceived meaning, not their textual rules. In addition, an understanding of Islamic law should depart from the basic assumption that muamalah rules were revealed from the result of human interaction with their social conditions. [Al-Ah}wāl asy-Syakhs}iyyah merupakan salah satu studi Islam yang terlihat mengandung banyak aturan hukum yang bertentangan dengan konsep masyarakat modern. Dengan demikian, pembahasan ketentuan fikih bidang al-Ah}wāl asy-Syakhs}iyyah menurut perspektif analisis gender dirasa perlu dilakukan untuk menjawab problematika umat Islam dalam menghadapi arus deras demokratisasi dengan wacana hak asasi manusia dan kesetaraan gender yang menjadi isu utamanya. Upaya pembaharuan hukum al-Ah}wāl asy-Syakhs}iyyah bisa dilakukan dengan memahami konsep ibadah dan mu’amalah dari asy-Sya>t}ibi>. Ibadah merupakan hak Allah swt. secara murni yang tujuannya tidak bisa ditangkap oleh daya nalar manusia sehingga ketentuan nas} tentang ibadah ini harus diamalkan apa adanya. Berbeda dengan ibadah, muamalah adalah hak manusia yang bisa dinalar oleh daya pikir manusia sehingga yang menjadi acuan adalah makna dari nas}-nya, bukan ketentuan legal-formalnya. Selain itu, pemahaman tentang hukum Islam haruslah berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum muamalah tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosialnya, di mana upaya kontekstualisasi merupakan sebuah keniscayaan, termasuk kajian al-Ah}wāl asy-Syakhs}iyyah dengan pendekatan analisis gender.]

Subject terms:

al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah, analisis gender, fikih. - Islamic law - KBP1-4860 - Islam - BP1-253

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARANEGARA MUSLIM
Sri Wahyuni
Academic Journal Academic Journal | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 6, Iss 2, Pp 211-219 (2016) Please log in to see more details
This article discusses about family law reform in the moslems countries. This study sh... more
PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARANEGARA MUSLIM
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 6, Iss 2, Pp 211-219 (2016)
This article discusses about family law reform in the moslems countries. This study shows that the reform methods are intra-doctrinal and extra-doctrinal reform, regulation and codification. There are three typical of the Islamic law reform in the moslems countries. They are the countries which use the Islamic law as the traditional fiqh, the countries which adopted the west law, and the countries which establish the Islamic law that combine the methods and procedures from the west law. The reform aspects of the Islamic family law in the moslems countries are the limitation the marriage age, the control to the polygamy, court procedure in the divorce, while in the inheritance law there is the wasiat wajibah concept. [Tulisan ini membahas tentang pembaharuan hukum keluarga di negara-negara Muslim. Dari pembahasan ini diketahui bahwa metode pembaharuan dilakukan dengan metode intra-doctrinal dan extra-diktrinal reform, regulasi dan kodifikasi. Dari sini, terdapat tiga tipologi negara Muslim berdasarkan pembaharuan hukum Islam yang dilakukan, yaitu negara Muslim yang menggunakan hukum Islam sebagaimana dalam (fiqh) tradisional; negara muslim yang mengadopsi hukum Barat; dan negara Muslim yang menerapkan hukum Islam dengan menggunakan metode dan prosedur layaknya hukum Barat. Adapun aspek pembaharuan hukum keluarga di negara-negara Muslim di antaranya adalah pembatasan usia perkawinan, kontrol terhadap poligami, dalam hal perceraian dari suami dan isteri dengan prosedur pengadilan, dalam bidang waris terdapat wasiat wajibah.]

Subject terms:

pembaharuan, hukum keluarga Islam, negara-negara Muslim - Islamic law - KBP1-4860 - Islam - BP1-253

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

KONTROVERSI SEPUTAR PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
Yushadeni Yushadeni
Academic Journal Academic Journal | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 8, Iss 1, Pp 25-36 (2015) Please log in to see more details
Social movement from classic to modern demands changes included in the law. The law wi... more
KONTROVERSI SEPUTAR PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 8, Iss 1, Pp 25-36 (2015)
Social movement from classic to modern demands changes included in the law. The law will not be progress if it was not changed and modernized. One law that is expected to contribute greatly to the reform laws in Indonesia is Islamic law. Islamic law is expected to give contribution in the reform of the current law, included in the family law of Islam. Actually , Islam gave a valuable contribution to reform of Islamic law in Indonesia with changing provisions of irrelevant islamic law. Nevertheless, the reforms caused controversy among Indonesia's Muslim community. The controversy about marriage ACT has happened since the time of colonization until this time and has resulted two groups, namely (1) female/feminist activist stronghold; and (2) the priest. During the new order period, negative feedback from the community of Muslims against the proposed legislation had to do with the Netherlands East Indies Government discretion castrate Islamic law. Although the Netherlands Indies Invaders have been expelled from Indonesia physically, but its concepts still entrenched in Indonesia. Meanwhile, in the reform era, is a symptom of religious fundamentalism is getting stronger. [Perkembangan sosial dari klasik hingga modern menuntut adanya perubahan termasuk dalam bidang hukum. Hukum tidak akan berkembang apabila hukum itu tidak diubah dan dimodernisasi. Salah satu hukum yang diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap pembaruan hukum di Indonesia adalah hukum Islam. Hukum Islam diharapkan memberikan kontribusi dalam reformasi hukum saat ini, termasuk hukum keluarga Islam. Sebenarnya, Islam telah memberikan sumbangan berharga bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia dengan mengubah ketentuan-ketentuan hukum yang tidak relevan. Meskipun demikian, pembaruan tersebut menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Kontroversi UU perkawinan terjadi sejak masa penjajahan sampai saat ini dan menghasilkan dua kubu, yaitu (1) kubu aktivis perempuan/ feminis; dan (2) kubu agamawan. Pada masa orde baru, tanggapan negatif dari masyarakat muslim terhadap RUU ada kaitanya dengan kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda yang mengebiri hukum Islam. Meskipun Penjajah Hindia Belanda telah diusir dari Indonesia secara fisik, tetapi konsep-konsepnya masih mengakar di Indonesia. Sementara itu, di era reformasi, gejala fundamentalisme agama semakin kuat.]

Subject terms:

Kontroversi, Pembaruan Hukum Keluarga Islam, Indonesia - Islamic law - KBP1-4860 - Islam - BP1-253

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH TERHADAP HARTA WARIS (STUDI PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI PROVINSI LAMPUNG)
Saputra, Muchamad Rima
Dissertation/ Thesis Dissertation/ Thesis | 01/01/2018 Please log in to see more details
Berdasarkan hukum Islam atau hukum perkawinan di Indonesia, bahwa hanya perkawinan yan... more
KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH TERHADAP HARTA WARIS (STUDI PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI PROVINSI LAMPUNG)
01/01/2018
Berdasarkan hukum Islam atau hukum perkawinan di Indonesia, bahwa hanya perkawinan yang sah seorang anak dapat dinasabkan pada ayahnya. Adapun jika perkawinan tersebut tidak sah, maka seorang anak tidak dapat di nasabkan kepada ayahnya termasuk hak-hak keperdataannya pun ikut gugur. Menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah juga berpendapat bahwa anak yang di luar nikah menurut segi hukum Islam nasabnya terputus dari ayah biologisnya dan hanya bernasabkan kepada ibu kandungnya dan keluarga ibu kandungnya saja. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak luar nikah terhadap harta waris menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan anak luar nikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak luar nikah terhadap harta waris menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan data yang di gunakan berupa buku-buku, Jurnal, dan wawancara serta dokumen-dokumen dan lain-lain. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan kedudukan anak luar nikah terhadap harta waris menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung adalah pada hakikat dan syariat hukum Islam anak yang lahir di luar nikah tidak mendapatkan harta waris karena nasabnya terputus kepada ayah biologisnya sedangkan kepada ibunya anak tersebut masih ada ikatan nasabnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100. Namun ada sebuah solusi atau jalan keluar untuk memberikan hak waris kepada anak luar nikah tersebut, menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan muhammadiyah yaitu berupa hibah yang diberikan sebelum si pewaris meninggal dunia dan wasiat wajibah yang diberikan sesudah si pewaris meninggal dunia melalui ketentuan Pengadilan Agama dan tidak boleh melebihi 1/3 dari ayah biologisnya.

Subject terms:

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

Content provider:

BASE

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

NIKAH SIRRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA ( Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ) Skripsi Diajukan Untuk
Rianti, Ari
Dissertation/ Thesis Dissertation/ Thesis | 01/01/2018 Please log in to see more details
Nikah sirri atau lazim disebut dengan nikah di bawah tangan dalam konteks masyarakat I... more
NIKAH SIRRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA ( Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ) Skripsi Diajukan Untuk
01/01/2018
Nikah sirri atau lazim disebut dengan nikah di bawah tangan dalam konteks masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan petugas resmi yakni PPN. Nikah sirri merupakan permasalahan dalam masyarakat yang tak kunjung berakhir, banyak implikasi yang ditimbulkan dari pernikahan sirri ini. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah, Bagaimana pelaksanaan nikah sirri di Desa Rejo Basuki Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah dalam perspektif hukum Islam, Faktor-faktor apa saja yang mendorong seseorang melakukan nikah sirri di Desa Rejo Basuki Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah, dan Bagaimana implikasi nikah sirri terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Rejo Basuki Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan nikah sirri di Desa Rejo Basuki dalam perspektif hukum Islam, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong seseorang melakukan nikah sirri di Desa Rejo Basuki, untuk mengetahui implikasi nikah sirri terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Rejo Basuki. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), sumber data yang digunakan adalah sumber data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, sedangkan data sekunder diperoleh dan bersumber dari Al-Quran hadist-hadis, kitab fikih, buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan, dan data tersier diperoleh dari kamus, ensklopedia, jurnal, dan berbagai surat kabar. Semua data tersebut bahan-bahan untuk mendiskripsikan tentang nikah sirri dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan nikah sirri di Desa Rejo Basuki dalam perspektif hukum Islam adalah sah karena rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, meskipun dianggap sah namun dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya. Faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan nikah sirri adalah belum cukup umur, adanya ikatan dinas/pekerjaan, hamil di luar nikah, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan. Implikasi nikah sirri terhadap keharmonisan dalam rumah tangga membuat pasangan suami istri yang melakukan nikah sirri tidak harmonis karena banyaknya dampak negatif yang mereka alami hingga menimbulkan perdebatan dan pertengkaran, sehingga dalam rumah tangga tersebut tidak ada kedamaian dan ketenangan, hal itulah yang membuat rumah tangga tidak harmonis.

Subject terms:

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

Content provider:

BASE

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK SEBAGAI PENGGANTI WARIS (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)
M. Nur Kholis Al Amin
Academic Journal Academic Journal | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 6, Iss 1, Pp 29-44 (2016) Please log in to see more details
The inheritance of wealth is to be experienced by every Muslim family. Essentially, in... more
HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK SEBAGAI PENGGANTI WARIS (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 6, Iss 1, Pp 29-44 (2016)
The inheritance of wealth is to be experienced by every Muslim family. Essentially, in Islamic inheritance implemented as heir had died. However, in the lives of the people of Indonesia held a lot going on heritage heir, who in this case the parents to their children will still living with an alternative bussiness “grants”. It has been granted legalization to determined the article 211 KHI, which seemed to give the inheritance of the practice of Islamic ortodoxy hit. Therefore, it is interesting to analyze further what lies behind the preparation and legal substance to the article. This paper seeks to understand the substance and stored legal values in article 211 KHI by using the approach og “legal hermeneutics”. [Proses kewarisan harta kekayaan merupakan hal yang akan dialami setiap keluarga muslim. Pada dasarnya kewarisan dalam Islam dilaksanakan ketika pewaris telah meninggal dunia. Namun, dalam kehidupan masyarakat Indonesia banyak terjadi kewarisan yang dilaksanakan pewaris, yang dalam hal ini orang tua kepada anaknya ketika orang tua masih hidup dengan menggunakan usaha alternatif berupa hibah. Hal ini telah diberikan legalisasi dengan terumuskannya Pasal 211 KHI, yang seakanakan memberikan legalisasi terhadap praktik kewarisan dengan menabrak ortodoksi kewarisan Islam. Oleh karena itu, hal tersebut menarik untuk ditelaah lebih lanjut apa yang melatarbelakangi penyusunan dan substansi hukum pada pasal tersebut. Tulisan ini berusaha untuk memahami substansi dan menakar nilai-nilai hukum yang tersimpan pada Pasal 211 KHI dengan menggunakan pendekatan “hermeneutika hukum”.]

Subject terms:

hibah, waris, hermeneutika, Pasal 211 KHI - Islamic law - KBP1-4860 - Islam - BP1-253

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF CEDAW
Eva Mir’atun Niswah
Academic Journal Academic Journal | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 5, Iss 2, Pp 93-110 (2016) Please log in to see more details
CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women) is ... more
HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF CEDAW
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 5, Iss 2, Pp 93-110 (2016)
CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women) is the convention which is issued by the United Nation commission about woman status. CEDAW has three principles: equality, non-discrimination, and the state obligation to ensure the equality between men and women. The principles are relevant to Islamic principles teaching on the Koran on equality of men and women status. On the other hand, the Indonesian marital act grows and finally it finds its maturity on the shape of marital act and Islamic law compilation. On their old ages, some people have been examined the Indonesian family law from many perspective. Some of them agree to defens and the others want to renew this marital act because they think that it is discrimination. This article wants to examine the Islamic law on CEDAW perspective, then to analyze it. After describing the Indonesian Marital Act, this article describes the relationship between CEDAW and family problem, the position of men and women in Islam, and to analyzing the marital act in Indonesian on CEDAW perspective as well. [CEDAW merupakan konvensi yang dikeluarkan oleh komisi PBB tentang status perempuan. CEDAW menganut prinsip persamaan, nondiskriminasi, dan kewajiban negara untuk memastikan terwujudnya persamaan hak laki-laki dan perempuan. Prinsip ini sebenarnya sejalan dengan prinsip Islam yang tertuang dalam ayat-ayat al-Qur’an mengenai kesetaraan status laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, hukum perkawinan di Indonesia berkembang dan menemukan kematangannya dalam bentuk UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Diusianya yang “cukup tua”, banyak kalangan telah mengkaji hukum perkawinan di Indonesia dari berbagai perspektif. Dari berbagai kajian itu, ada yang setuju mempertahankan materi hukum perkawinan itu, ada pula yang menghendaki adanya pembaharuan, karena hukum perkawinan yang berlaku sekarang dianggap diskriminatif. Tulisan ini bertujuan mengkaji hukum Islam dari perspektif CEDAW, serta menganalisis apakah yang berlaku di Indonesia sudah sejalan dengannya atau belum. Setelah mendeskripsikan hukum perkawinan di Indonesia, dalam tulisan ini dibahas deskripsi CEDAW yang berkaitan dengan masalah keluarga, kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam, serta analisis terhadap hukum perkawinan di Indonesia dari kacamata CEDAW.]

Subject terms:

CEDAW, hukum keluarga, diskriminasi - Islamic law - KBP1-4860 - Islam - BP1-253

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam
Ramdan Wagianto
Academic Journal Academic Journal | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 10, Iss 1, Pp 61-84 (2017) Please log in to see more details
Marriage is a sunnatullah which its conditions is determined by religion. However, the... more
Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 10, Iss 1, Pp 61-84 (2017)
Marriage is a sunnatullah which its conditions is determined by religion. However, the existence of marriage becomes disturbed when faced with the matter of tradition, such as the tradition of colong marriage in the Osing Banyuwangi community. This matter is because this tradition has no comprehensive formulation within nas, including alquran, sunnah, as well as ijima’. The colong marriage is a form of making a marriage proposal with traditional Osing wasilah. However, this marriage tradition creates social tension in the community such that there are some who feel aggrieved. There are several factors causing this situation, including: disagreement by parents, nyepetaken lakon, fear of a proposal being rejected, and different social statuses and economic levels. In Islamic law sociology with the theory of al-‘urf approach, consider that the colong marriage still considered of legitimate urf. [Perkawinan merupakan sunnatulllah yang ketentuannya telah ditetapkan dalam agama. Akan tetapi, eksistensi perkawinan menjadi terusik ketika dihadapkan dengan persoalan tradisi, seperti tradisi kawin colong pada masyarakat osing Banyuwangi. Hal tersebut dikarenakan tradisi ini tidak ada rumusan yang komprehensif di dalam nas baik Alquran, Sunnah maupun ijma’. Kawin colong merupakan bentuk peminangan dalam perkawinan dengan wasilah adat osing. Namun, tradisi kawin ini menyebabkan ketegangan sosial di masyarakat, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan. Ada beberapa faktor penyebabnya, diantaranya adalah tidak disetujui oleh orang tua, nyepetaken lakon, takut lamaran ditolak dan perbedaan status sosial dan tingkat perekonomian. Sosiologi Hukum Islam dengan pendekatan teori al-‘urf, memandang kawin colong masih tergolong ‘urf yang sahih.]

Subject terms:

Kawin Colong, Khitbah (Peminangan), Sosiologi Hukum Islam - Islamic law - KBP1-4860 - Islam - BP1-253

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

HAK NAFKAH, MUT’AH DAN NUSYUZ ISTRI Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim
Nurasiah Nurasiah
Academic Journal Academic Journal | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 4, Iss 1, Pp 75-116 (2016) Please log in to see more details
Hukum keluarga di negara Muslim telah mengalami perubahan tidak hanya pada tataran for... more
HAK NAFKAH, MUT’AH DAN NUSYUZ ISTRI Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 4, Iss 1, Pp 75-116 (2016)
Hukum keluarga di negara Muslim telah mengalami perubahan tidak hanya pada tataran format dan formal administratif, tetapi juga secara materi substantif. Kenyataan ini telah diakui menjadi karakter hukum Islam dan telah mewarnai produk hukum Islam sejak awal, fenomena perubahan dan pembaharuan hukum pada abad modern ini berbeda dengan proses penetapan hukum Islam masa awal, justru belum mendapat legitimasi sepenuhnya dari masyarakat Muslim sendiri. Hal ini karena belum adanya suatu panduan perumusan hukum yang disepakati, yaitu yang terkait dengan konsep dan metodologi dalam proses perubahan-perubahan hukum Islam tersebut. Artikel ini mendeskripsikan tentang perubahan, pembaharuan, dan pengembangan yang terjadi pada materi hukum keluarga di negara-negara Muslim, dengan mengkhususkan pada masalah “Hak Nafkah dan Mut’ah Bagi Isteri Yang Cerai Talak Dikaitkan Dengan Tuduhan Nusyuz Isteri”.

Subject terms:

Hak Nafkah, Mut’ah dan Nusyuz - Islamic law - KBP1-4860 - Islam - BP1-253

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

PERKAWINAN CAMPURAN DALAM KAJIAN PERKEMBANGAN HUKUM: ANTARA PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA
M. Nur Kholis Al Amin
Academic Journal Academic Journal | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 9, Iss 2, Pp 211-220 (2017) Please log in to see more details
Marriage in the Islamic legal study in Indonesia introduces a discussion of mixed marr... more
PERKAWINAN CAMPURAN DALAM KAJIAN PERKEMBANGAN HUKUM: ANTARA PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 9, Iss 2, Pp 211-220 (2017)
Marriage in the Islamic legal study in Indonesia introduces a discussion of mixed marriages. In the understanding of classical fiqh, when dealing with the term of mixed marriage, the paradigm will lead to the understanding of different religion marriage. However, along with the development and the increasingly existing Islamic law in Indonesia based on the theory of legal existence, mixed marriage is not only limited to a marriage due to religious differences, but there is also a marriage due to citizenship differences as defined in the Marriage Law. [Perkawinan dalam kajian studi hukum Islam di Indonesia memperkenalkan pembahasan tentang perkawinan campuran. Dalam pemahaman fikih klasik apabila berhadapan dengan term perkawinan campuran maka paradigmanya akan mengantarkan pada pemahaman perkawinan beda agama. Namun, seiring dengan perkembangan dan semakin eksisnya hukum Islam di Indonesia dengan berdasarkan teori eksistensi hukum, maka perkawinan campuran tidak hanya sebatas pada perkawinan karena perbedaan agama saja, melainkan terdapat pula perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perkawinan.]

Subject terms:

Perkawinan Campuran - Perkembangan Hukum - Perkawinan - Beda Agama - Perkawinan Beda Kewarganegaraan - Islamic law - KBP1-4860 - Islam - BP1-253

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

LARANGAN PERKAWINAN DI ANTARA DUA KHOTBAH: TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PRAKTIK PERKAWINAN DI DESA SIBIRUANG KABUPATEN KAMPAR RIAU
Mustafid Mustafid
Academic Journal Academic Journal | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 9, Iss 2, Pp 221-228 (2017) Please log in to see more details
In the Islamic law there is a marriage prohibition related to time, which is a prohibi... more
LARANGAN PERKAWINAN DI ANTARA DUA KHOTBAH: TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PRAKTIK PERKAWINAN DI DESA SIBIRUANG KABUPATEN KAMPAR RIAU
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 9, Iss 2, Pp 221-228 (2017)
In the Islamic law there is a marriage prohibition related to time, which is a prohibition on getting married when a person performs ihram, both the ihram of hajj and ihram of umrah and in the iddah period. The people of Sibiruang Village, Koto Kampar Hulu District, Kampar Regency, Riau Province, besides adhering to Islamic law, are still firmly adhered to the customs that have been passed hereditary to the prohibition of marriage between two praying sermons of Eid al-Fitr and Eid al-Adha or from the 1st Shawwal after the Eid al-Fitr to 10 Zulhijjah before the Eid al-Adha. Sibiruang people believe if someone violates, he will get a negative impact on the life of his family someday. This articlewants to examine the marriage prohibition between two praying sermons of Eid al-Fitr and Eid al-Adha and the traditional custom sanctions for those who break the perspective of Islamic law. [Dalam hukum Islam terdapat larangan perkawinan yang berkaitan dengan waktu, yaitu larangan untuk melakukan perkawinan ketika seseorang melakukan ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, dan pada masa iddah. Masyarakat Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau, selain berpegang teguh pada hukum Islam, juga masih perpegang teguh pada adat kebiasaan yang sudah turun-temurun terhadap larangan melakukan perkawinan di antara dua Khotbah Idul Fitri dan Khotbah Idul Adha atau dari mulai tanggal 1 Syawal setelah Khotbah Idul Fitri sampai dengan 10 Zulhijjah sebelum Khotbah Idul Adha. Masyarakat Sibiruang meyakini apabila ada yang melanggar akan mendapatkan dampak negatif terhadap kehidupan keluarganya kelak. Tulisan ini ingin mengkaji larangan menikah di antara dua Khotbah Idul Fitri dan Khotbah Idul Adha dan sanksi adat bagi yang melanggarnya perspektif hukum Islam.]

Subject terms:

Larangan Perkawinan - Hukum Adat - Hukum Islam - Islamic law - KBP1-4860 - Islam - BP1-253

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

ANALISIS PASAL 39 AYAT 3 KHI TENTANG LARANGAN KAWIN KARENA SESUSUAN: PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM
Pipin Armita
Academic Journal Academic Journal | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 9, Iss 2, Pp 157-168 (2017) Please log in to see more details
The Compilation of Islamic Law (KHI) cannot be separated from the rules of law written... more
ANALISIS PASAL 39 AYAT 3 KHI TENTANG LARANGAN KAWIN KARENA SESUSUAN: PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 9, Iss 2, Pp 157-168 (2017)
The Compilation of Islamic Law (KHI) cannot be separated from the rules of law written in the Qur'an and Hadith. Article 39 paragraph 3 of The Compilation of Islamic Law (KHI) states that there is a prohibition on marriage due to the same breastfeeding mother. Philosophically, Allah's purpose in prescribing the law is to preserve the benefits of human beings, as well as to avoid ‘mafsadat’, both in the world and in the hereafter. In article 39 paragraph 3 KHI, the determination of the law is in order to realize the benefits of human beings. There are five main elements that are protected against the law of prohibition on marriage due to the same breastfeeding mother as mentioned in article 39 paragraph 3 KHI. The five main elements are religion (ḥifẓ ad-dīn), soul (ḥifẓ an-nafs), reason (ḥifẓ al-‘aql), descendants (ḥifẓ an-nasl), and property (ḥifẓ al-māl). [Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak lepas dari kaidah-kaidah hukum yang tertulis dalam al-Qur’an dan Hadis. Pasal 39 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan adanya larangan melangsungkan perkawinan karena sesusuan. Secara filosofis, tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam pasal 39 ayat 3 KHI, penetapan hukum tersebut dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. Ada lima unsur pokok yang dilindungi terhadap penetapan hukum keharaman menikah karena sesusuan yang tercantum dalam pasal 39 ayat 3 KHI. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama (ḥifẓ ad-dīn), jiwa (ḥifẓ an-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ an-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl).]

Subject terms:

KHI - Hukum Perkawinan - Larangan Kawin - Perkawinan Sesusuan - Islamic law - KBP1-4860 - Islam - BP1-253

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

PEMBATASAN WASIAT SEBAGAI BENTUK KEADILAN HUKUM ISLAM
Samsul Hadi
Academic Journal Academic Journal | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 9, Iss 2, Pp 169-184 (2017) Please log in to see more details
Testament is a problem that can be found in all societies. The differences are related... more
PEMBATASAN WASIAT SEBAGAI BENTUK KEADILAN HUKUM ISLAM
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 9, Iss 2, Pp 169-184 (2017)
Testament is a problem that can be found in all societies. The differences are related to what form of sentences of the testament is, when the testament is uttered, how many testaments are, and who gets the testament. In the Western law, someone may give a testament to a person or an institution with the total amount of his inheritance. This can make the family or the heirs do not get the inheritance, so that the family relationship will become unharmonious. In the traditional society in Indonesia, there is no limit of how many testaments are allowed to give. Parents usually divide the inheritance to their children while they are still alive so that there will be no broken relationship within the family. In Islam, a testament is allowed for the family members or others who are not the family members. The maximum limit of testament in general is 1/3 of the inheritance. A testament for others does not absolutely need the heirs’ permission. It will be different if the testament is for the heirs; it is only allowed when the other heirs permit. The hindered heir (if the member of the family is not Moslem) can get a part of the inheritance by the ‘wajibah’ testament. This provision indicates the importance of family relations and the realization of justice, because all can get the inheritance from the testate. [Wasiat merupakan persoalan yang hampir ada pada semua masyarakat. Perbedaan yang ada terkait bentuk kalimat wasiat, waktu pengucapan wasiat, jumlah wasiat, dan siapa yang mendapatkan wasiat. Dalam hukum Barat, terdapat wasiat yang diberikan oleh pewasiat kepada seseorang atau lembaga dengan jumlah keseluruhan harta. Hal ini membuat keluarga atau ahli waris tidak mendapat harta warisan, sehingga hubungan kekeluargaan menjadi tidak harmonis. Dalam masyarakat adat Indonesia, tidak ada batasan berapa jumlah wasiat yang diperbolehkan. Orang tua biasanya membagi harta kepada anak-anaknya ketika masih hidup agar nantinya tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Dalam Islam, wasiat diperbolehkan untuk orang lain atau untuk anggota keluarga. Batasan maksimal wasiat secara umum adalah 1/3 dari harta peninggalan. Wasiat untuk orang lain tidak harus dengan izin ahli waris. Hal ini berbeda dengan wasiat untuk ahli waris, baru diperbolehkan apabila ahli waris lain mengizinkan. Adapun ahli waris yang terhalang, maka bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan dengan cara wasiat wajibah. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya hubungan keluarga dan terwujudnya keadilan karena semuanya bisa mendapatkan harta dari peninggalan pewasiat/pewaris.]

Subject terms:

Wasiat - Warisan - Masyarakat Adat - Maqāṣid asy-Syarī‘ah - Keadilan Hukum - Islamic law - KBP1-4860 - Islam - BP1-253

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

MENIMBANG METODE TEMATIK-HOLISTIK DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA MUSLIM (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution)
Ihab Habudin
Academic Journal Academic Journal | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 8, Iss 1, Pp 49-62 (2015) Please log in to see more details
Muslim family law has evolved both in methods and legal materials. Muslim family law ,... more
MENIMBANG METODE TEMATIK-HOLISTIK DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA MUSLIM (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution)
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 8, Iss 1, Pp 49-62 (2015)
Muslim family law has evolved both in methods and legal materials. Muslim family law , which was originally contained in the books of fiqh, developed into the form of legislation. The development is accompanied by wearing various methods of Islamic family law reform. However, for some people, there has been an update that is not enough. Khoiruddin Nasution, a professor at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, said that the Islamic family law needs to be used thematic - holistic methods. This article seeks to discuss the bid Khoiruddin and see its application in cases of Islamic family law. [Hukum keluarga Muslim telah mengalami perkembangan baik secara metode maupun materi hukumnya. Hukum keluarga Muslim, yang pada awalnya terdapat dalam kitab-kitab fikih, dikembangkan ke dalam bentuk perundang-undangan. Perkembangan tersebut diiringi dengan dipakainya berbagai metode pembaruan hukum keluarga Islam. Namun, bagi sebagian kalangan, pembaruan yang telah ada belumlah cukup. Khoiruddin Nasution, seorang guru besar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menyebutkan bahwa dalam hukum keluarga Islam perlu dipakai metode tematik-holistik. Artikel ini berusaha membahas tawaran Khoiruddin tersebut serta melihat aplikasinya dalam kasus-kasus hukum keluarga Islam.]

Subject terms:

Metode Pembaruan Hukum, Tematik-Holistik, Hukum Keluarga Muslim - Islamic law - KBP1-4860 - Islam - BP1-253

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania
Muchammad Hammad
Academic Journal Academic Journal | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 7, Iss 1, Pp 17-28 (2016) Please log in to see more details
Regulations regarding divorce idda living in Muslim Family Law (Indonesia, Malaysia an... more
HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 7, Iss 1, Pp 17-28 (2016)
Regulations regarding divorce idda living in Muslim Family Law (Indonesia, Malaysia and Jordan) in general there is no difference with that found in conventional jurisprudence. Income levels that can be changed according to price inflation not contained in conventional jurisprudence, were living in Muslim Family Laws can be changed. Regulations regarding the divorce waiting period contained living in Muslim Family Law Malaysia and Jordan still better guarantee the rights of women post-divorce compared with existing regulations in Indonesia. [Peraturan mengenai nafkah iddah talak pada Hukum Keluarga Muslim (Indonesia, Malaysia dan Yordania) secara umum tidak ada perbedaan dengan yang terdapat pada fikih konvensional. Kadar nafkah yang dapat berubah sesuai inflasi harga tidak terdapat dalam fiqih konvensional, sedang dalam Hukum Keluarga Muslim nafkah tersebut dapat berubah. Peraturan mengenai nafkah iddah talak yang terdapat dalam UU Keluarga Muslim Malaysia dan Yordania masih lebih menjamin hakhak perempuan pasca perceraian dibandingkan dengan peraturan yang ada di Indonesia.]

Subject terms:

Hak Perempuan, Perceraian, Nafkah, Iddah, Talak - Islamic law - KBP1-4860 - Islam - BP1-253

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

KELUARGA BERENCANA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI MUNGKID, MAGELANG, JAWA TENGAH
Yunika Isma Setyaningsih;Malik Ibrahim
Academic Journal Academic Journal | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 5, Iss 2, Pp 111-140 (2016) Please log in to see more details
In 1970 the family planning program (KB) became popular, then disseminated to various ... more
KELUARGA BERENCANA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI MUNGKID, MAGELANG, JAWA TENGAH
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 5, Iss 2, Pp 111-140 (2016)
In 1970 the family planning program (KB) became popular, then disseminated to various regions in Indonesia. When the demand is still relatively small due to stumble to the problem of whether its allowed or not allowed to run this program by the law of Islam. In addition, Lack of public awareness of KB regarding the usefulness or importance of family planning. This paper presents an overview of the implementation of KB from Islamic law perspective in the village of Ngrajek in order to consummate the harmonious family. Basically, the determining or primary factor of the realization of the harmonious family is the awareness and responsibility of husband and wife in their functions and roles, as well as the rights and obligations of conjugal supported by the family economy. Thus, the use of KB contraceptives is only a secondary factor. Therefore, harmonious family phasing criteria set by the Ministry of Religion, highlights from the viewpoint of religious life and the family economy. Implementation of KB on the family in accordance with Islamic law, because their motivation in family planning(KB) Program is for the welfare of the family and to adjust the spacing of birth, and do not cause madlarat for each family. [Pada tahun 1970 Keluarga Berencana mulai populer, kemudian disosialisasikan ke berbagai daerah di Indonesia. Saat itu peminatnya masih relatif sedikit karena terbentur dengan masalah boleh atau tidaknya ber-KB menurut agama. Selain itu, kesadaran masyarakat juga masih kurang mengenai kegunaan atau pentingnya ber-KB. Tulisan ini memaparkan pandangan Hukum Islam mengenai pelaksanaan KB di Desa Ngrajek dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah. Pada dasarnya, penentu atau faktor primer terwujudnya keluarga sakinah adalah kesadaran dan tanggung jawab suami isteri dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta menjalankan hak dan kewajiban suami isteri yang didukung oleh perekonomian keluarga. Jadi, memakai alat kontrasepsi KB hanya faktor sekunder saja. Sebab, kriteria pentahapan keluarga sakinah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama banyak menyoroti dari sudut pandang kehidupan beragama dan perekonomian keluarga. Pelaksanaan KB pada keluarga telah sesuai dengan syariat Islam, karena motivasi mereka dalam ber-KB adalah untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan untuk mengatur jarak kelahiran, serta tidak menimbulkan madlarat bagi masing-masing keluarganya.]

Subject terms:

Hukum Islam, Keluarga Berencana, Keluarga Sakinah - Islamic law - KBP1-4860 - Islam - BP1-253

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

 1   2   3   ...   next